Kutai Barat — Arah pembangunan ekonomi Kutai Barat pada tahun 2025 mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Kutai Barat. Ketua DPRD, Ridwai SH, menyampaikan bahwa transformasi ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah daerah melalui hilirisasi dan penguatan sektor riil merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurut Ridwai, struktur ekonomi Kutai Barat perlu diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal secara optimal, terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat kampung.
“Kita menyambut baik langkah Bupati dalam memperkuat hilirisasi. Kutai Barat harus bergerak meninggalkan pola lama yang hanya bergantung pada bahan mentah. Nilai tambah harus tercipta di daerah agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ridwai.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,15 persen pada semester pertama 2025 menunjukkan Kutai Barat masih berada pada jalur yang stabil. Namun DPRD mengingatkan bahwa sebagian besar pendapatan dari sektor tambang tidak mengalir langsung ke kas daerah, sehingga penguatan sektor riil menjadi keharusan.
“Pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Program seperti jalan tani, irigasi, bibit unggul, serta bantuan alat produksi harus terus diperluas,” tambahnya.
DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas SDM lokal, terutama generasi muda. Penguasaan teknologi, kemampuan pengolahan hasil, hingga pemasaran digital menjadi syarat untuk memenangkan persaingan ekonomi yang semakin terbuka.
“Anak-anak muda kita harus didorong untuk siap mengelola usaha dan memanfaatkan teknologi. Dengan begitu, ekonomi rakyat bisa bertumbuh dari bawah,” kata Ridwai.
DPRD mendorong agar pemerintah menyiapkan regulasi pendukung hilirisasi, memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, serta membuka pasar baru bagi UMKM dan produk unggulan daerah.
“Pembangunan ekonomi harus inklusif. Semua warga, dari kampung hingga kota, harus menikmati hasilnya. Kami di DPRD siap mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada masyarakat,” tegas Ridwai.
Dengan penguatan sektor riil dan hilirisasi, DPRD meyakini Kutai Barat dapat memperkuat daya saing daerah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
