SENDAWAR – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat menilai usulan dua proyek multiyears atau tahun jamak yang direncanakan pemerintah daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 belum memiliki urgensi yang kuat. Kedua proyek dimaksud yakni pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq.
Ketua Komisi III DPRD Kutai Barat, Oktovianus Jack, dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Kamis (30/10/2025), menegaskan bahwa proyek berskala besar harus dikaji secara matang agar penggunaan APBD lebih tepat sasaran.
“Kami menilai dua proyek tersebut belum mendesak untuk dikerjakan. Pemerintah perlu menimbang manfaat nyata bagi masyarakat sebelum mengalokasikan anggaran besar untuk proyek multiyears,” ungkap Oktovianus.
Ia menambahkan, DPRD bukan menolak pembangunan, namun ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi III, Zainuddin Thaib, turut menyoroti rencana pembangunan Pelabuhan Royoq yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, pelabuhan berskala besar biasanya dibangun di wilayah pesisir, sementara Kutai Barat merupakan kabupaten yang terletak di pedalaman.
“Aktivitas logistik di Kubar saat ini masih dominan melalui jalur darat. Jadi pelabuhan besar seperti itu belum menjadi prioritas,” ujarnya.
Zainuddin juga menilai pembangunan Jalan Bung Karno belum memiliki dampak signifikan karena jalur tersebut tidak dilalui oleh banyak warga. Ia mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan peningkatan akses jalan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Daripada membangun proyek yang belum mendesak, lebih baik fokus memperbaiki jalan Balok–Mapan yang manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat,” tutupnya.
Komisi III DPRD Kutai Barat, khususnya Fraksi Golkar, menegaskan akan mendukung program pembangunan yang benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan efisiensi anggaran daerah.
