Arusmahakam.id, Tenggarong – Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Timur–Kalimantan Utara, Ahsan Putra, mengecam keras kebijakan dan praktik yang dinilai memperparah deforestasi di Kalimantan Timur.
Ia menegaskan bahwa kerusakan hutan dan kawasan mangrove bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat pesisir dan ketahanan bencana.
Dalam pernyataan resminya, Ahsan Putra menilai pengalihan fungsi lahan tanpa kajian lingkungan yang serius telah mempertaruhkan ruang hidup masyarakat demi keuntungan jangka pendek.
“Kami tidak bisa berpangku tangan ketika ruang hidup masyarakat dipertaruhkan. Kerusakan hutan, alih fungsi lahan yang serampangan, dan hilangnya mangrove adalah bom waktu bagi masyarakat pesisir,” tegas Ahsan.
Ketua Umum Badko HMI itu juga menegaskan sikap tegas organisasinya yang menolak segala bentuk normalisasi deforestasi dengan dalih masih dalam batas toleransi.
“Tidak boleh ada pembenaran bahwa deforestasi adalah sesuatu yang ‘masih bisa ditolerir’. Sekali ekosistem rusak, dampaknya jangka panjang dan sulit dipulihkan,” ujarnya.
Ahsan Putra turut menyoroti pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menyebut kondisi hutan Kaltim “masih aman” dengan tingkat kerusakan hanya “0,0 sekian persen”. Menurutnya, klaim tersebut harus dibuka secara transparan kepada publik.
“Kami menghormati pernyataan resmi pemerintah. Namun jika angka itu benar, maka harus disertai data terbuka: sumbernya dari mana, lokasinya di mana, dan langkah konkret apa yang dilakukan untuk menahan laju kerusakan. Jangan hanya menyajikan statistik yang menenangkan publik,” kata Ahsan.
Ia menekankan bahwa deforestasi tidak bisa diukur semata-mata dari luas hektare yang hilang, melainkan juga dari kualitas ekosistem yang rusak. Hutan dan mangrove, menurutnya, merupakan pelindung alami kawasan pesisir dari bencana.
Ahsan merujuk pada berbagai studi ilmiah dan laporan internasional yang menunjukkan bahwa mangrove mampu meredam energi gelombang besar, mengurangi ketinggian gelombang, serta menekan dampak kerusakan infrastruktur dan korban jiwa saat bencana pesisir, termasuk tsunami.
“Penghilangan mangrove jelas meningkatkan kerentanan wilayah pesisir. Pengalaman pahit Aceh dan Sumatra pasca-tsunami 2004 seharusnya menjadi pelajaran berharga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ahsan Putra menyebut sejumlah laporan dan kajian lokal menempatkan Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kehilangan tutupan hutan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi alarm serius bagi para pengambil kebijakan.
Badko HMI Kaltim–Kaltara mendesak pemerintah membuka data deforestasi secara menyeluruh dan melibatkan audit independen, agar publik dapat memverifikasi klaim bahwa kondisi hutan “masih aman”.
“Kami meminta pemerintah bertindak cepat dan bertanggung jawab. Jangan sampai generasi mendatang membayar mahal atas keputusan hari ini,” pungkas Ahsan.
Ia menegaskan, Badko HMI siap mengambil peran sebagai pengawas publik sekaligus mitra kritis yang mendorong solusi konstruktif, berpihak pada rakyat, dan berorientasi pada kelestarian lingkungan.
