Arusmahakam.id, Tenggarong – Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kutai Kartanegara, Junaidi, melayangkan tekanan politik terbuka kepada Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri agar segera melakukan percepatan mutasi dan pengisian jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih mengalami kekosongan kepemimpinan.
Menurut Junaidi, kondisi tersebut bertolak belakang dengan visi pembangunan “Kukar Idaman Terbaik” yang digaungkan Bupati dan Wakil Bupati Rendi Solihin, yang menjanjikan pelayanan publik berkualitas, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
“Visi Kukar Idaman Terbaik tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Bagaimana mungkin bicara pelayanan publik cerdas dan tata kelola akuntabel, jika dinas-dinas strategis justru dibiarkan tanpa pimpinan definitif?” tegas Junaidi, Senin (19/1).
Ia menilai, kekosongan jabatan OPD merupakan bukti lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam menerjemahkan visi besar kepala daerah ke dalam praktik birokrasi yang konkret dan bertanggung jawab.
“Kami melihat ada jurang antara narasi visi dan realitas birokrasi. Kekosongan jabatan ini adalah ujian langsung bagi komitmen politik Bupati. Jika dibiarkan, maka visi Kukar Idaman Terbaik layak dipertanyakan,” ujarnya.
Junaidi menegaskan, ketergantungan berkepanjangan pada pelaksana tugas (Plt) hanya memperpanjang stagnasi kebijakan dan memperlemah daya eksekusi program-program strategis, mulai dari pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, hingga perencanaan pembangunan daerah.
“Plt tidak punya keberanian struktural untuk mengambil keputusan besar. Ketika Bupati menunda mutasi, yang terjadi adalah pembiaran sistemik atas kelumpuhan birokrasi,” katanya.
Ia mengingatkan, sejumlah OPD yang mengalami kekosongan jabatan merupakan dinas vital yang bersentuhan langsung dengan janji-janji utama Kukar Idaman Terbaik, seperti pelayanan sosial, ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, perumahan, perencanaan pembangunan, hingga keterbukaan informasi publik.
“Jika sektor-sektor ini berjalan tanpa kepemimpinan definitif, maka rakyatlah yang menanggung akibatnya. Program mandek, anggaran tidak optimal, dan pelayanan publik kehilangan kepastian,” tegasnya.
PC PMII Kukar secara tegas mendesak Bupati Kutai Kartanegara untuk segera mengumumkan agenda mutasi jabatan OPD secara terbuka, objektif, dan berbasis merit system, serta memastikan proses tersebut bebas dari tarik-menarik kepentingan politik.
“Mutasi adalah tanggung jawab politik Bupati. Ini soal keberanian memimpin, bukan soal kompromi kekuasaan. Jika mutasi terus ditunda, publik berhak menilai bahwa pemerintah daerah gagal mengawal visi yang mereka janjikan sendiri,” ujar Junaidi.
Ia menegaskan, PMII Kukar tidak akan berhenti pada kritik verbal semata. Organisasi mahasiswa tersebut menyatakan siap mengonsolidasikan tekanan publik sebagai bentuk pengawalan terhadap janji pembangunan daerah.
“Kami akan terus mengingatkan, Kukar Idaman Terbaik hanya akan bermakna jika birokrasi diisi secara serius. Jika pemerintah daerah abai, maka kritik dan tekanan publik adalah konsekuensi politik yang tak terelakkan,” pungkasnya.
