KUTAI BARAT — Anggota DPRD Kutai Barat, Rosaliyen, kembali menyoroti ketimpangan pembangunan yang terjadi di wilayah Dapil III. Ia menyebut kondisi jalan rusak, fasilitas pendidikan terbatas, serta minimnya layanan kesehatan sebagai bukti nyata bahwa daerah tersebut tertinggal.
“Beberapa kampung bahkan tidak punya akses jalan layak. Ada sekolah yang pembangunannya mangkrak. Ini bukan cerita baru, tetapi keluhan yang kami dengar setiap turun ke lapangan,” katanya tegas.
Ia menilai ketertinggalan ini membuat masyarakat Dapil III merasa dianaktirikan, padahal wilayah tersebut adalah salah satu sumber ekonomi terbesar bagi Kabupaten Kutai Barat. Banyak perusahaan perkebunan, tambang, hingga PKS beroperasi di wilayah itu, namun dampak pembangunan belum optimal dirasakan masyarakat.
“Kalau PAD besar dihasilkan dari wilayah kami, seharusnya pembangunan juga sebanding. Tapi kenyataannya tidak demikian,” tuturnya.
Karena itu, desakan pemekaran DOB Benua Raya menjadi semakin kuat. Menurut Rosaliyen, warga membutuhkan pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menggambarkan bagaimana anak-anak di daerah tertentu harus berjalan jauh melewati medan berat hanya untuk sampai di sekolah. Kondisi ini, katanya, adalah alarm penting bagi pemerintah bahwa kesenjangan pembangunan benar-benar terjadi.
“Pemekaran bukan soal politik. Ini tentang masa depan masyarakat, tentang hak mereka untuk mendapatkan pelayanan publik layak,” tegasnya.
Ia berharap Pemkab Kubar tidak mengabaikan aspirasi kuat tersebut dan segera menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung perjuangan DOB.
