KUTAI BARAT — Anggota DPRD Kutai Barat, Henrik, meminta perusahaan perkebunan dan sektor industri lainnya agar memaksimalkan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi jalur utama angkutan sawit dan logistik perusahaan.
Meski CSR sudah berjalan, ia menilai pelaksanaannya belum merata karena kerusakan masih sering muncul di titik-titik berbeda.
“Kalau dijumlahkan dalam rupiah, belasan miliar sudah mereka keluarkan untuk menambal atau memperbaiki kerusakan itu. Persoalannya, mereka perbaiki di satu titik, muncul lagi titik baru,” ujar Henrik, Senin (24/11/2025).
Henrik menyebut, sejumlah perusahaan telah menunjukkan tanggung jawab sosial mereka dengan melakukan pemeliharaan di beberapa lokasi. Namun, kondisi jalan yang terus rusak perlu penanganan yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Ia juga menegaskan bahwa CSR berbeda dengan kontribusi pajak seperti DBH yang masuk ke pemerintah pusat, sehingga perusahaan harus melihat kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah operasionalnya.
“Itu kan setornya ke pusat, kita hanya mendapat sebagian kecil. Sementara soal jalan ini selalu jadi keluhan masyarakat sepanjang jalur angkutan sawit, baik CPO maupun TBS,” terangnya.
Ia berharap perusahaan, pemerintah, dan masyarakat memperkuat koordinasi guna memastikan CSR memberikan manfaat optimal dan langsung dirasakan warga.
“CSR ini potensinya besar, tapi harus dikelola dan diarahkan dengan baik. Kalau fokusnya jelas, saya yakin manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat, terutama untuk perbaikan jalan yang vital bagi aktivitas sehari-hari,” tutupnya.
