Kutai Barat — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Barat menegaskan bahwa sektor pertanian harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah ke depan. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Kutai Barat, Adrianus, yang menilai pertanian merupakan fondasi ekonomi masyarakat pedesaan dan penopang ketahanan pangan jangka panjang.
Menurut Adrianus, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan pembangunan infrastruktur fisik dengan investasi pada sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan pengolahan hasil pangan.
“Pembangunan jalan dan gedung memang penting, tapi kalau sektor pertanian lemah, masyarakat tetap sulit sejahtera. Pangan adalah kebutuhan dasar,” tegasnya.
Ia menilai, usulan warga Kampung Gemuhan Asa untuk pembukaan sawah seluas 100 hektar merupakan contoh konkret kebutuhan masyarakat akan dukungan nyata di sektor pertanian.
“Selama ini petani bekerja dengan keterbatasan fasilitas dan pendampingan. Kalau pemerintah mau fokus, program seperti percetakan sawah bisa jadi solusi meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Pemkab dan pemerintah pusat, mengingat isu ketahanan pangan kini menjadi perhatian nasional.
“Pemerintah pusat sudah menyiapkan berbagai skema bantuan pertanian. Tinggal bagaimana daerah bergerak cepat menjemput peluang itu,” jelasnya.
Adrianus menegaskan, DPRD Kutai Barat akan terus mendorong agar penganggaran di sektor pertanian ditingkatkan dan difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau Pemkab benar-benar ingin swasembada pangan, maka investasi harus diarahkan ke pertanian, bukan sekadar proyek jangka pendek. Ketahanan pangan adalah kemandirian bangsa,” pungkasnya.
