SENDAWAR – Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Kutai Barat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kutai Barat, Adrianus, menilai kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana teknis program pembangunan.
Menurut Adrianus, rendahnya realisasi bukan semata persoalan administrasi, tetapi juga lemahnya manajemen kinerja di sejumlah dinas.
“OPD harus mampu menyesuaikan program dengan kapasitas yang dimiliki. Jika tidak siap, TAPD bisa mengalihkan ke OPD lain agar anggaran terserap,” tegasnya
Ia menambahkan, DPRD akan segera berkoordinasi dengan OPD untuk mendorong percepatan realisasi kegiatan pada triwulan terakhir, sekaligus menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang terus meningkat setiap tahun.
“Silpa yang tinggi hanya menunjukkan bahwa program tidak berjalan optimal. Ini harus segera dibenahi agar ruang fiskal tidak semakin sempit,” ujarnya.
Adrianus berharap di bawah kepemimpinan bupati baru, pemerintah daerah dapat menemukan formulasi tepat untuk meningkatkan serapan anggaran tanpa mengorbankan kualitas program.
