SENDAWAR – Anggota DPRD Kutai Barat, Rosaliyen, menegaskan bahwa perusahaan perkebunan sawit wajib memenuhi tanggung jawab sosial dan ekonominya terhadap masyarakat lokal melalui program plasma.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan perusahaan sawit dan koperasi plasma di ruang rapat Komisi DPRD, Jumat (31/10/2025), ia menyebut banyak masyarakat belum merasakan manfaat nyata dari investasi sektor perkebunan yang sudah berlangsung bertahun-tahun di wilayah Kutai Barat.
“Plasma itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Tiga tahun setelah HGU terbit, perusahaan harus menyerahkan plasma kepada masyarakat. Kalau diabaikan, masyarakat jelas dirugikan,” tegas Rosaliyen.
Ia menyoroti masih banyaknya plasma masyarakat yang tidak dikelola secara transparan. Bahkan, sebagian warga hanya menerima hasil sekitar Rp150 ribu per bulan — jumlah yang dinilainya tidak sebanding dengan potensi keuntungan perusahaan.
“Dana plasma harus terbuka. Masyarakat berhak tahu hasil kebun mereka sendiri. Jangan sampai koperasi dikelola sepihak tanpa transparansi,” ujarnya.
Selain itu, Rosaliyen juga mengingatkan perusahaan agar peduli terhadap pembangunan infrastruktur dan perawatan jalan yang mereka gunakan untuk aktivitas operasional.
“Sebagian besar jalan yang digunakan perusahaan dibangun pemerintah. Minimal mereka ikut memperbaiki bagian yang rusak akibat aktivitas angkutan sawit,” tambahnya.
Rosaliyen berharap RDP ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola investasi sawit agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan meningkatkan PAD Kutai Barat.
“Investasi harus mensejahterakan rakyat, bukan hanya memperkaya perusahaan. Pemerintah dan DPRD harus memastikan itu terjadi,” pungkasnya.
