SENDAWAR – Rencana pembangunan Pelabuhan Royoq di Kabupaten Kutai Barat menuai sorotan dari Komisi III DPRD Kubar. Legislator menilai proyek tersebut tidak relevan secara teknis dan geografis karena Kutai Barat tidak memiliki wilayah pesisir laut yang membutuhkan fasilitas bongkar muat kontainer berskala besar.
Anggota Komisi III DPRD Kutai Barat, Zainuddin Thaib, menyampaikan bahwa pelabuhan besar semestinya dibangun di wilayah pesisir, bukan di daerah pedalaman yang aktivitas ekonominya didominasi oleh transportasi darat.
“Kita ini kabupaten di pedalaman, tidak punya akses laut. Jadi pelabuhan besar untuk kontainer itu tidak tepat. Logistik kita masih bisa diatasi lewat jalur darat,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan pelabuhan di daerah non-pesisir justru berpotensi menghabiskan anggaran besar tanpa manfaat ekonomi yang signifikan.
“Kalau bicara urgensi, pelabuhan ini tidak mendesak. Anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” tegas Zainuddin.
Ia mencontohkan ruas jalan Balok–Mapan yang setiap hari digunakan warga dan menjadi jalur vital perekonomian daerah.
“Kalau jalan itu diperbaiki, dampaknya langsung terasa. Mobilitas masyarakat meningkat dan ekonomi tumbuh,” tambahnya.
Komisi III DPRD Kutai Barat menegaskan komitmennya untuk hanya mendukung program pembangunan yang memberi dampak luas bagi masyarakat dan tidak membebani keuangan daerah.
