SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini mendorong desa untuk mengubah paradigma pembangunan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMDes) menekankan bahwa keberhasilan desa tidak lagi hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, melainkan efektivitas kinerja dan pencapaian program yang nyata bagi masyarakat.
Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, menjelaskan bahwa selama ini pengukuran keberhasilan desa terlalu terpaku pada angka penyerapan dana. Padahal, pendekatan ini berisiko menimbulkan pemborosan tanpa dampak signifikan. “Kita selama ini mengukur berapa besar penyerapan anggaran, tapi tidak pernah kita ukur kinerja. Yang penting menurut saya kinerja,” tegasnya.
Basuni menekankan bahwa filosofi baru ini menegaskan bahwa pencapaian program yang baik tidak harus berbanding lurus dengan besarnya dana. “Kalau dengan harga 1.000 sudah tercapai, ngapain harus 2.000? Yang penting audit kinerja. Sejauh mana program itu tercapai,” katanya.
Selain itu, DPMDes mendorong perencanaan desa berbasis data faktual yang mengacu pada visi dan misi Bupati, agar hasil pembangunan terukur dan terintegrasi dengan pembangunan kabupaten. Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPDS) diyakini menjadi kunci agar laporan kinerja desa dapat diakui sebagai bagian dari kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Apakah perencanaan kegiatan yang kinerjanya bagus dari desa bisa diakui sebagai kinerja pemerintah daerah? Mudah-mudahan ini bisa masuk ke RPJM Kabupaten nanti,” ungkap Basuni.
Langkah ini diharapkan mendorong desa lebih efisien, efektif, dan terukur dalam menyusun program, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur. (Adv)
